Aceh – Pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) jelang 100 hari kerja penuh kontroversi. Pemerintah Aceh dinilai terkesan main-main dan terkesan memberikan citra humor di publik. Berbagai kebijakan dan pernyataan kontroversial dari Gubernur Muzakir Manaf menuai kritik dari berbagai pihak.
Kritik ini datang dari Aktivis Perempuan Aceh, Yulindawati menyatakan sangat kecewa kepada pemerintahan sekarang. Yulindawati menilai sejak hari pertama dilantik, Muzakir Manaf membuat pernyataan kontroversial terkait QR Code Pertamina. Ia meminta agar QR Code tersebut dihapus, namun pernyataannya langsung dibantah oleh Pertamina yang menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Sampai saat ini, tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah Aceh terkait masalah ini.
Yulinda menambahkan bahwa ada juga yang dinilai ketidak pahaman mualem pada persoalan Hak Guna Usaha (HGU). Konflik HGU yang menelan korban dari masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius. Namun, Muzakir Manaf dinilai tidak paham dengan masalah ini. Tanah rakyat harus diukur terlebih dahulu sebelum menentukan HGU untuk memastikan kepemilikan tanah negara.
“Yang lucunya lagi, Muzakir Manaf juga membuat pernyataan mengejutkan terkait cadangan gas di lepas pantai Aceh Utara dan Lhokseumawe. Ia mengklaim bahwa cadangan gas tersebut jauh lebih besar dibandingkan di Timur Tengah dan bisa menjadi sumber pembayaran hutang negara. Namun, klaim ini belum didukung oleh data yang akurat dan terkesan mengada-ada,” Jelas aktivisi perempuan Aceh.
Selain itu, Muzakir Manaf juga menyampaikan rencana ekspor hasil alam Aceh ke Penang, Malaysia, menggunakan kapal ferry roro. Namun, rencana ini juga dinilai belum jelas dan terkesan terlalu dini untuk diumumkan. Yulindawati, aktivis perempuan, menyatakan bahwa Muzakir Manaf perlu lebih memahami mekanisme dan aturan ekspor sebelum membuat pernyataan publik.
Hari ini, blunder lagi persoalan dana otsus dan pengganguran di media nasioanal. Muzakir Manaf juga menyatakan akan memperpanjang dana Otsus dan menghapus pengangguran di Aceh. Namun, pernyataan ini dinilai sebagai blunder karena sudah ada ketentuan terkait dana Otsus. Selain itu, strategi serta sekema menangani persoalan penggangguran di Aceh.
Dan keputusan yang paling kontroversial yang dilakukan oleh mualem adalah penunjukan Alhudri sebagai PLT Sekda Aceh. Alhudri dikenal sebagai sosok yang sering menimbulkan masalah sejak era Gubernur Zaini Abdullah, Nova Iriansyah, Ahmad Marzuki, hingga Bustami. Saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan Aceh, Alhudri sering membuat pernyataan yang melukai hati kepala sekolah dan guru. Sikapnya yang tidak bijak dan arogan membuatnya tidak layak menduduki posisi strategis seperti Sekda.
Banyak yang menilai penunjukan Alhudri sebagai PLT Sekda akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Mualem-Dek Fadh. Kekhawatiran terbesar adalah Alhudri akan memanfaatkan kelemahan Muzakir Manaf untuk mengatur kepemimpinan Aceh. Hal ini bisa membuat Aceh semakin terpuruk.
“saya menduga bahwa penunjukan Alhudri sebagai Sekda Aceh tidak lepas dari campur tangan investor atau pihak ketiga. Saya menduga bahwa pengangkatan alhudri karena pesanan atau titipan dari pihak tertentu untuk mengawal misi-misi tertentu. Jika benar, hal ini akan semakin memperburuk citra pemerintahan Aceh,”Tutup Yulindawati.(Bukhari)
