Aceh – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pada Rabu 3 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana hidrometeorologi serta memperkuat koordinasi lintas pihak selama masa tanggap darurat.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menerjunkan tenaga profesional untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta memetakan kebutuhan yang perlu diprioritaskan pada fase pemulihan.
Langkah pertama yang dilakukan tim BP Taskin adalah berkoordinasi dengan personel BNPB dan TNI di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh. Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi mengenai distribusi logistik bagi warga, kondisi infrastruktur yang belum pulih, serta kendala komunikasi dan listrik di sejumlah wilayah.
Setelah itu, tim BP Taskin menemui Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S. Sos, beserta jajaran di Aula Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan kebutuhan mendesak daerah, antara lain dukungan alat berat untuk normalisasi sungai, pemulihan jaringan telekomunikasi dan listrik, serta penguatan layanan bagi warga terdampak.
Upaya peninjauan ini sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029 melalui penurunan yang konsisten setiap tahun. Jika target tersebut tercapai, peluang untuk mencapai kemiskinan 0 persen pada 2034 semakin terbuka.
Kehadiran BP Taskin di Aceh menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan agar warga terdampak bencana tidak semakin rentan dan tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Data dan informasi lapangan yang dikumpulkan tim akan menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan lintas sektor, sehingga penanganan pascabencana dapat mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.
BP Taskin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya agar langkah pemulihan dapat berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran.
