Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan stimulus kepada kabupaten dan kota yang menggunakan anggaran daerah untuk membeli mobil dinas baru bagi kepala daerahnya, Minggu (16/2).
Sikap tegas ini disampaikan Dedi dalam pertemuan dengan para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Jawa Barat, yang videonya diunggah ke kanal YouTube pribadinya pada 15 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menilai bahwa penggunaan APBD untuk pengadaan mobil dinas baru menunjukkan ketidaksensitifan kepala daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau ada bupati atau wali kota yang tetap beli mobil dinas baru, berarti dia tidak punya keinginan agar rakyatnya maju. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri,” ujarnya.
Dedi juga meminta Sekda untuk mendata daerah mana saja yang sudah menganggarkan pembelian mobil dinas baru. Namun, saat pertanyaan itu diajukan dalam forum, tidak ada jawaban jelas dari peserta yang hadir. Hal ini memperkuat dugaan bahwa masih ada kepala daerah yang lebih memprioritaskan fasilitas pribadi dibanding kesejahteraan warganya.
Sebagai bentuk keteladanan, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya akan melakukan pemangkasan anggaran di tingkat provinsi.
Beberapa pos anggaran yang sudah ia coret, antara lain perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp1,5 miliar, anggaran baju dinas Rp152 juta, serta anggaran perjalanan dinas lainnya yang dikurangi dari Rp1,9 miliar menjadi Rp700 juta.
Ia juga akan mengevaluasi biaya operasional rumah dinas gubernur untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar diperlukan, dikutip dari Liputangampongnews.id.
Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Dedi Mulyadi dalam menerapkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi contoh bagi warganya, bukan justru mengutamakan kepentingan pribadi.
