Kabid Dinsos Aceh Utara Diduga Tantang Sekda dan Tuding Jurnalis Kerap Terima Sembako

Foto: Paket Sembako Bantuan Banjir di Kantor Bupati Aceh Utara
Foto: Paket Sembako Bantuan Banjir di Kantor Bupati Aceh Utara

Kabid Dinsos Aceh Utara Diduga Tantang Sekda dan Tuding Jurnalis Kerap Terima Sembako

Foto: Paket Sembako Bantuan Banjir di Kantor Bupati Aceh Utara
Foto: Paket Sembako Bantuan Banjir di Kantor Bupati Aceh Utara

Aceh Utara – Situasi sempat memanas di area logistik bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ketika seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Sosial diduga melontarkan tudingan bahwa seorang jurnalis M. Amin kerap mengambil bantuan sembako.

Tudingan tersebut memicu adu argumen di lokasi, hingga situasi harus diredam petugas Satpol PP, perdebatan terjadi setelah sang jurnalis mempertanyakan tudingan bahwa dirinya sudah sering dapat sembako, yang dinilai merugikan nama baik profesinya.

Dalam momen tersebut, Mansur Kabid Dinsos disebut, dengan tegas menyatakan tidak merasa takut dan menantang agar Sekretaris Daerah (Sekda) dihubungi untuk memastikan persoalan tersebut.

“ Saya tidak takut, telepon saja Sekda,” ucap Kabid Dinsos di tengah keramaian yang disaksikan sejumlah pihak di lokasi logistik.

Namun ketika M.Amin jurnalis Media Kompas.Com, Senin (29/12/2025) pukul 15:00 mencoba menghubungi Sekda Aceh Utara, panggilan tidak direspons.

Tak berhenti di situ, jurnalis kemudian menghubungi ajudan Sekda. Melalui sambungan telepon, ajudan mengaku akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Sekda setelah mendengar penjelasan kronologi kejadian. “Nanti saya sampaikan kepada Bapak,” ujar ajudan singkat.

Petugas Satpol PP yang berada di lokasi akhirnya turun tangan menenangkan situasi dan meminta kedua pihak untuk meredam emosi agar kondisi tetap kondusif.

Sementara Mansur, selaku salah satu Kabid di Dinsos Aceh Utara, masih mengelak, iya mengatakan tidak benar, itu saya tidak tahu, yang atur itu Satpol PP,” ucap Mansur.

Sejumlah kalangan menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik, terlebih di tengah situasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana yang semestinya dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.

BERITA TERKAIT