Bireuen – Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG PKB) Bireuen, AM, diduga menggelapkan dana kas kantor senilai lebih dari Rp1,1 miliar.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran honor Tim Pendamping Keluarga (TPK) Gampong serta anggaran operasional Kantor KB BKKBN di 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen.
Informasi yang diperoleh media ini, Sabtu (9/3), menyebut bahwa AM saat ini sedang diperiksa oleh Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Bireuen.
Seorang sumber yang dekat dengan AM mengungkapkan bahwa uang tersebut digunakan untuk trading forex. AM diduga menggelapkan dana sepanjang 2024 dan mengalami kerugian besar.
“Uang itu digunakan AM untuk bermain trading dengan harapan mendapat keuntungan, namun justru rugi. Akibatnya, dana kas kantor tidak bisa dikembalikan,” ujar seorang rekan AM, Minggu (9/3).
Akibat tindakan tersebut, honor TPK di 609 desa dalam Kabupaten Bireuen belum dibayarkan selama tiga bulan, dari Agustus hingga Oktober 2024.
“Sudah jadi rahasia umum bahwa AM menggelapkan dana ini. Kami, para tenaga pendamping, jadi korban. Sampai sekarang honor kami belum dibayar,” ujar seorang bidan desa yang enggan disebutkan namanya.
Dilansir dari Liputangampongnews.id, bahkan, beredar kabar bahwa ratusan TPK di 17 kecamatan berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut hak mereka.
Kepala Dinas: AM Janji Kembalikan Uang
Kepala DPMG PKB Bireuen, Ir. Mukhtar Abda, M.Si, membenarkan adanya penggelapan dana yang dilakukan bendaharanya.
“Benar, ada dana Rp1,1 miliar yang digelapkan. Namun, saat ini kasusnya sudah ditangani Inspektorat, dan AM berjanji akan mengembalikannya,” ujar Mukhtar Abda saat dikonfirmasi.
Mukhtar juga menyayangkan tindakan bawahannya tersebut.
“Kami di dinas awalnya tidak mengetahui perbuatannya. Kini kami berusaha agar dana itu segera dikembalikan,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, AM belum memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana tersebut.
