Jakarta – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jamaluddin Idham, meminta pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam memulihkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak banjir.

Permintaan tersebut disampaikan Jamaluddin Idham dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam rapat itu, Komisi IV membahas langkah-langkah pemulihan sektor pangan dan sumber daya alam pascabencana, dengan fokus pada daerah-daerah yang mengalami kerusakan serius akibat banjir di Aceh.

Jamaluddin Idham yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga menekankan pentingnya bantuan cepat dan tepat sasaran bagi petani, petambak, serta pelaku usaha pertanian yang kehilangan sumber penghidupan.

Ia menegaskan bahwa sawah dan tambak merupakan satu-satunya mata pencaharian masyarakat di wilayah terdampak. Karena itu, keterlambatan penyaluran bantuan akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup warga.

“Jika bantuan terlambat, masyarakat akan semakin terpuruk karena tidak memiliki sumber pendapatan alternatif,” ujarnya.

Menurut Jamaluddin, proses rehabilitasi lahan pertanian dan tambak yang tertutup lumpur bukan pekerjaan singkat. Dalam banyak kasus, lahan tersebut membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun sebelum kembali produktif.

“Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka panjang, tetapi juga solusi jangka pendek,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sebut Jamaluddin, pemerintah tidak boleh menunggu rehabilitasi selesai. Pemerintah harus bergerak cepat sehingga pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

“Harus ada skema bantuan darurat dan pendampingan jangka pendek agar petani dan petambak tetap bisa bertahan pascabencana,” kata politisi asal Aceh tersebut.

Jamaluddin berharap sinergi lintas kementerian di bawah koordinasi Komisi IV DPR RI dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.