Aceh Besar – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk membatalkan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp7,6 miliar.
SAPA menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menekankan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan dinas bagi bupati, wakil bupati, sekda, serta ketua dan wakil ketua PKK bukanlah prioritas yang mendesak.
Menurutnya, anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Pemkab Aceh Besar lebih peka terhadap kebutuhan rakyat. Jika memang ada kebutuhan kendaraan dinas baru, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sesuai urgensi, bukan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini justru berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Fauzan. Selasa 25 Februari 2025, dikutip Liputangampongnews.id.
Lebih lanjut, Fauzan juga mengingatkan bahwa Aceh juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dampak pemotongan ini juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga seharusnya Pemkab Aceh Besar lebih sensitif dan bijak dalam menyusun anggaran.
“Pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis di tengah keterbatasan anggaran menunjukkan kurangnya empati pemerintah terhadap kondisi. Kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
SAPA meminta Pemkab Aceh Besar untuk lebih transparan dalam anggaran pengelolaan dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat tengah.
“Daripada memaksakan pengadaan kendaraan dinas yang tidak mendesak, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami mendesak Pemkab Aceh Besar untuk membatalkan kebijakan ini demi kepentingan publik,” pungkas Fauzan.
