Aceh Utara – Video viral yang diduga bernarasi hoax atau bohong, setelah awak media menelusuri yang memposting video di tiktok dan Facebook ternayata salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Video yang berdurasi 19 detik tersebut sempat viral di tiktok dan FB, tetapi setelah ditelusuri ternyata narasi yang ditulis diduga hoax, ZA si posting video saat dikonfirmasi awak media tidak bisa menjawab apa saja item yang diduga dikorupsi.
Tetapi jawaban ZA ngawur tidak bisa menjelaskan hanya menjawab kami tunggu rapat dan iya juga mengakui salah satu penerima BLT di Gampong.
” Kami masyarakat biasa nunggu kapan ada rapat pertanggungjawaban tahun 2024 dan 2025,” ucap ZA 23/08/2025.
Saat ditanya lebih lanjut, benar bapak salah satu penerima BLT di Gampong, iya mengakui, benar cuma itu saja, namun ketika wartawan menanyakan tentang narasi yang ditulis dividio tersebut korupsi 680 juta, apa saja item item yang tidak terealisasi atau yang diduga dikorupsi oleh Geuchik, namun tidak ada jawaban, hanya centang biru (dilihat) sampai berita ini tayang.
Tuha Peuet, Perangkat Desa dan beberapa warga saat ditanyai oleh awak media mengakui, pertanggugjawaban anggaran tahun 2024 sudah selesai.
Di balik gemerlapnya era digital, terselip duri dalam daging yang menggerogoti fondasi masyarakat, terutama di wilayah Gampong, duri itu bernama hoax, informasi sesat yang merajalela bak raja tanpa tanding, menjerumuskan masyarakat dalam lautan kebingungan dan ketakutan.
Ironisnya, masyarakat di Gampong yang sering digambarkan sebagai komunitas tradisional dengan nilai-nilai kekeluargaan yang erat, kini menjadi sasaran empuk para penyebar hoax, ketidakmampuan mereka dalam mengakses informasi yang valid dan literasi digital yang rendah menjadikan mereka mangsa empuk berita bohong.
Hoax bagaikan virus yang menular dengan cepat melalui jaringan Medsos di desa, seperti grup WhatsApp, Tiktok dan Facebook. Tanpa filter dan verifikasi yang memadai, informasi yang beredar di sana bagaikan pisau bermata dua: dapat membawa manfaat, namun tak jarang pula berujung pada perpecahan dan keresahan.
Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas situasi ini? Pemerintah, dengan segala keterbatasannya, tak dapat diandalkan sepenuhnya untuk menangkal informasi hoax. Perlu ada upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat Gampong itu sendiri.
